Ketua MPH Sinode GPM, Pdt. Elifas Tomix Maspaitella
AMBON, INVESTIGASIMALUKU.COM – Ketua MPH Sinode GPM, Pdt. Elifas Tomix Maspaitella mengajak masyarakat Maluku untuk mewujudkan perdamaian. Ajakan ini menyikapi insiden yang terjadi di warga beberapa waktu lalu antar Negeri Tulehu-Tial Kecamatan Salahutu dan warga Masihulan dan Rumahlolat denga Sawai Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
“ Kami dari Gereja Protestan Maluku (GPM) harus menyampaikan nasehat dan anjuran kepada semua warga di Maluku Tengah khususnya dan Maluku pada umumnya untuk mewujudkan damai, “ ucap Ketua MPH Sinode GPM, Pdt. Elifas Tomix Maspaitella, Sabtu (5/4/2025)
Menurut Pendeta Maspaitella masyarakat Maluku harus menjadi cerdas untuk belajar keluar dari tragedi kemanusiaan untuk menyembuhkan luka pahit masa lalu.
Maspaitella mengaku, GPM baru saja selesai melaksanakan Persidangan ke-45 MPL Sinode di Rumaholat pada bulan November 2024 yang lalu. Saat itu GMP sudah memberi pesan damai yang berada wilayah pedalaman agar seyogianya mendapat perhatian sungguh dari Pemerintah agar tetap damai untuk bergerak maju.
“ Apabila kita masih tinggal dengan panas hati dan berkonflik, sulit, maka sulit untuk mengejar kemajuan negeri lainnya. Olehnya itu, kami minta agar hentikan konflik sebab tidak ada gunanya bagi persaudaraan dan bagi generasi kita, “ ujar Maspaitella.
Maspaitella berujar perwujudan dari perdamaian bukanlah sekedar nasehat semata, melainkan cita – cita tertinggi dari semua umat manusia di dunia, apalagi umat beragama.
Karena itu, lanjut dia, untuk mewujudkannya masyarakat di himbau agar selalu menahan hati dari amarah dan dendam dan tidak main hakim sendiri, apalagi memukul orang yang tidak bersalah.
“ Kalau sudah ada korban, lalu siapa yang berani tampil untuk dihakimi sebagai yang bersalah?, Selama ini tifak ada kan?. Olehnya itu, pekerjaan rumah yang tidak bisa diselesaikan berabad-abad adalah mencari aktor intelektual dari semua peristiwa konflik. Walau sebenarnya aktornya ada dan diketahui.
Pendeta mengatakan bahwa insiden yang terjadi patut disesali, sebab masyarakat si Maluku sudah berusaha keras membangun perdamaian dan sudah membuka diri untuk saling menerima satu sama lain.
Selain itu, tambah dia, masyarakat harus diberikan pemahaman dan pembinaan dengan budaya pela dan gandong agar tidak mudah di adu domba dan dijadikan sasaran dari aksi penolakan sebuah keputusan hukum yang masih dalam proses. Hal ini yang harus disadari dan menjadikan damai sebagai kearifan lokal untuk dilestarikan sehingga tidak saling melukai.
Maspaitella berharap kepada negara untuk melindungi warganya untuk bergerak cepat menangani semua konflik yang terjadi. Dia menegaskan, titik api konflik antar warga di Maluku Tengah sudah bisa diidentifikasi, sehingga diperlukan keputusan-keputusan bijaksana dari pemerintah daerah dan aparat kepolisian untuk membangun pos-pos pengamanan secara permanen di titik rentan konflik.
Pihaknya menyadari sungguh bahwa perdamaian sebaiknya di mulai dari level bawah dan terjadi sebagai proses kesadaran warga. Tetapi masalahnya adalah ada penyebab-penyebab latent seperti batas wilayah antar negeri yang harus juga diseriusi untuk diselesaikan oleh Negara. Karena batas wilayah tersebut masyarakat menjadi korban.
“ Harapannya pemerintah dan aparat kepolisian baik TNI maupun Polri harus membagun pos – pos pengamanan di wilayah – wilayah yang diidentifikasi rawan terjadinya konflik. Hal ini menjadi jalan masuk untuk proses edukasi perdamaian dengan melibatkan stakeholders lain termasuk lembaga keagamaan, “ pintanya. (IM-01)
About The Author
