AMBON, INVESTIGASIMALUKU.COM- Penjabat Gubernur Maluku, Ir. Sadali Ie menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam agenda Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 melalui zoom meeting dari Kantor Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta, Sabtu (10/8/2024).

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Maluku Sadali Ie menjelaskan, penyusunan KUA dan PPAS APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2025 memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, sesuai dengan tingkat kewenangan dan arah kebijakan dan fokus pada pembangunan Provinsi Maluku yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Maluku tahun 2025, serta RPD Provinsi Maluku tahun 2025-2026.

Selain faktor- faktor tersebut, juga memperhatikan kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan pertumbuhan akibat meningkatnya tensi geopolitik yang memicu fregmentasi geoekonomi dan pelemahan pertumbuhan produktivitas.

Karena itu, kata Sadali, tentunya Pemerintah Provinsi Maluku akan mencermati dinamika ekonomi global dan tantangan ekonomi kedepan serta agenda pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi “Indonesia Emas 2045”.

“ Kebijakan fiskal nasional sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2025 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga diharapkan mampu memciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk-produk unggulan yang ramah lingkungan, “ ujar Sadali.

Menurutnya, untuk mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, maka prioritas pembangunan Provinsi Maluku tahun 2025 diarahkan pada upaya, peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata, percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, nilai tambah produk dalam rangka ketahanan pangan, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan, peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif.

Olehnya itu, lanjut dia, Pemerintah akan terus mengupayakan penguatan fondasi transformasi melalui pertumbuhan ekonomi yang melibatkan peran serta semua lapisan masyarakat untuk menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga diharapkan nantinya akselerasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 mampu memberikan fondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan.

Pj Gubernur berharap, berbagai masukan dan pertimbangan dari dewan demi penajaman dan penyempurnaan dokumen sangat diharapkan. “ Kami juga berharap agar pembahasan KUA dan PPAS tahun 2025 dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga kita dapat mengoptimalkan tahapan-tahapan selanjutnya, “pungkasnya. (IM)