AMBON, INVESTIGASIMALUKU.COM – Kondisi dan isu terkini pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Maluku dan perlu menjadi perhatian mulai dari realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga kondisi regional Provinsi Maluku.

Hal ini telah dibahas Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku dalam agenda rutin Rapat Komite ALCo Regional Periode Realisasi Juli 2024 pada Kamis (13/08) kemarin dengan menghadirkan seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku.

Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut, dimana ketegangan geopolitik di Eropa Timur dan Timur Tengah belum selesai. Begitu halnya dengan pengetatan kebijakan moneter bank-bank sentral utama dunia, gempuran perkembangan inovasi dan digitalisasi, serta pemulihan atas pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai. Meski demikian, Provinsi Maluku tetap menujukan resiliensi terhadap tantangan yang semakin berat ditunjukkan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi Triwulan II Tahun 2024.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku, Teddy Suhartadi Permadi kepada Investigasimaluku.com , Rabu (14/8/2024) mengungkapkan, kondisi dan isu terkini yang terjadi di Provinsi Maluku dan perlu menjadi perhatian adalah mulai dari realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga kondisi regional Provinsi Maluku.

Hal ini dipicuh oleh harga komoditas yang cenderung fluktuatif dengan ketidakpastian yang masih tinggi. Meskipun demikian, hingga awal bulan semester II 2024, aktivitas ekonomi domestik tetap terjaga dan inflasi domestik masih terkendali. Pada akhir semester I 2024 pertumbuhan ekonomi Maluku mengalami kenaikan, namun kembali berada pada tingkat inflasi normal di 2,71 persen y-on-y, sehingga kenaikan harga pangan perlu tetap diantisipasi serta rantai pasokan tetap dijaga.

Kata Teddy, perekonomian Maluku berdasarkan besaran Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan II 2024 mencapai Rp15,48 Triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp9,16 Triliun.

Pada Triwulan II 2024 sebesar 3,12 persen y-on-y. Sementara pada Juli 2024, tingkat inflasi gabungan dua kota dan satu kabupaten di Provinsi Maluku berada pada angka 2,71 persen y-on-y. Untuk Kota Ambon mengalami inflasi sebesar 3,17 peesen y-on-y, Kota Tual mengalami inflasi sebesar 2,42 persen y-on-y, dan Kabupaten Maluku Tengah mengalami inflasi sebesar 2,03 persen y-on-y.

“ Inflasi y-on-y Provinsi Maluku terjadi karena adanya kenaikan harga tertinggi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, “ ungkap Teddy.

Teddy membeberkan, sampai dengan 31 Juli 2024, posisi realisasi belanja di Provinsi Maluku sebesar Rp11.522,22 Miliar atau 52,01 persen dari pagu dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp9.876,94 Miliar yang meningkat sebesar 9,25 persen y-on-y.

Peningkatan belanja tersebut sebagian besar berasal dari realisasi belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp2.143,63 atau 62,66 persen dari pagu dan belanja barang yang terealisasi sebesar Rp1.738,40 atau 44,22 persen dari pagu. Dari sisi Transfer ke Daerah, telah tersalur sebesar Rp6.687,60 Miliar atau mengalami peningkatan sebesar 3,73 persen y-on-y yang disebabkan karena peningkatan penyaluran Dana Alokasi Umum dibanding tahun sebelumnya.

Dari sisi, lanjut dia, pendapatan APBN, realisasi hingga Bulan Juli 2024 telah mencapai Rp1.279,42 Miliar atau naik sebesar 12,76 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Hingga akhir Juli 2024, penerimaan pajak mencapai Rp951,34 Miliar atau tumbuh 13,75 persen y-on-y. Penerimaan pajak berkontribusi secara dominan terhadap total pendapatan di Provinsi Maluku.

Selanjutnya, untuk penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp12,67 Miliar atau mengalami kenaikan 691 persen dari periode yang sama tahun 2023. Realisasi Impor sampai dengan Juli 2024 sebesar USD316.743.436 yang didominasi importasi migas, sedangkan realisasi ekspor sebesar USD65.878.795 didominasi eksportasi non migas berupa hasil laut dan rempah-rempah dari Pulau Banda.

“ Penerimaan PNBP hingga akhir Juli 2024 terus mengalami pertumbuhan, mencapai Rp328,07 Miliar atau tumbuh 10,01 persen y-on-y, “ ujarnya.

Dia menambahkan, capaian positif ini terutama didorong oleh realisasi pendapatan PNBP lainnya sebesar Rp189,61 Miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp138,47 Miliar. Peningkatan kinerja APBN sampai dengan Juli 2024 ini diharapkan menjadi faktor pendorong sekaligus sebagai katalis pertumbuhan ekonomi di Maluku sesuai dengan amanat dan tujuan Undang-Undang APBN yakni penguatan ekonomi dan pembangunan secara merata sampai pelosok negeri.

Beberapa hal perlu menjadi perhatian bersama terkait dengan perkembangan perekonomian Maluku salah satunya masih tingginya impor di Maluku terutama bahan konsumsi yang belum menunjang produktivitas Maluku. Hal itu juga berkaitan dengan sisi ekspor yang mana pentingnya direct ekspor dari Provinsi Maluku dapat menumbuhkan potensi pendapatan daerah.

Karena itu, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku akan terus mendukung program percepatan pembangunan wilayah Maluku melalui skema optimalisasi penggunaan dana APBN sesuai dengan target capaian pemerintah.

“ Tentunya kunci keberhasilan pencapaian target tersebut berupa sinergi erat antara pemerintah pusat, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang bersama-sama memperkuat strategi utilisasi fungsi fiskal dan moneter dalam percepatan pertumbuhan ekonomi regional Maluku, “ tandasnya. (IM)