Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Saoda Tuankota dan anggota Komisi bersama kepala sekolah SMA- SMK se-Kabupaten Buru usai melakukan kegiatan kunjungan kerja di SMA Negeri 1 Buru, Sabtu (15/3/2025)
NAMLEA, INVESTIGASIMALUKU.COM— Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan dan evaluasi kinerja kepala sekolah SMA maupun SMK se-Kabupaten Buru, Sabtu (15/3/2025).
Kegiatan yang dipusatkan di ruang aulah SMA Negeri 1 Buru ini turut menghadirkan enam anggota DPRD Provinsi Maluku Komisi 1V, Kabid SMA Kabit GTK, Kepala Kabang Dinas Pendidikan Menengah dan pendidikan khusus (Kacabdin), kepala SMA dan SMK bersama bendahara serta KTU nya.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Saoda Tuankotta dalam sambutannya menjelaskan, Komisi lV adalah sebagai fungsi control untuk menindaklanjuti baik persoalan dana alokasi khusus (DAK) maupun dana alokasi umum (DAU) pusat maupun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Selain mengawasi sejumlah penggunaan anggaran diatas, ada juga masalah yang diselesaikan secara langsung ketika meninjau sekolah yang dapat diprioritaskan melalui aspirasi pada delapan standar pendidikan nasional yang memenuhi syarat.
“ Saya bersama teman – teman Komisi lV akan melakukan evaluasi terkait persoalan yang terjadi di ruang lingkup pendidikan sebagaimana sudah di sampaikan keluhannya oleh beberapa kepala Sekolah, “ ucap Saoda.
Saoda mengaku, Komisi IV DPRD Provinsi Maluku tetap pada satu kamando taat pada presedur yang sama, sehingga setiap permasalahan yang dihadapi kepala – kepala sekolah baik sarana dan prasarana, tenaga guru honorer, gaji maupun masalah lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah akan di cari solusi tepat untuk menyelesaikannya.
“ Kita akan fokus mengenai aspirasi yang di sampaikan oleh beberapa kepala sekolah akan di selesaikan melalui dinas Pendidikan Provinsi maupun lewat BKD, “ katanya.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku ini menambahkan, mengenai status kepala sekolah saat ini akan di tinjau kembali, sebab hak prerogatif Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menentukan standar kompetensi kepala sekolahnya dari dinas pendidikan sekaligus melibatkan dinas BKD untuk menganalisa jabatan kepala sekolah.
“ Mudah mudahan evaluasi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terkait status kepala sekolah yang sampai saat ini dari Plt akan menjadi Devinitif, “ tutup Saoda dengan nada harapan.
Dikesempatan yang sama Kepala SMK Negeri 1 Buru, Ahmad Nasir Soleiman mengatakan bahwa aspirasi yang di sampaikan oleh seluruh kepala sekolah menganai kebutuhan pendidikan melalui kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Maluku agar dapat di realisasikan, terutama jalan menuju sekolah yang dipimpinnya.
“ Jalan dari pemukiman warga menuju sekolah SMK Negeri 1 Buru sudah hampir 10 tahun belum di perbaiki sehingga siswa sering kali mengalami kecelakaan kendaraan roda dua karena kondisi jalan rusak parah. Saya berharap dari semua pemangku kebijakan untuk secepatnya membijaki persoalan ini, ” (IM-02)
About The Author
