AMBON, INVESTIGASIMALUKU.COM – Di tengah melambatnya perekonomian Nasional selama periode Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2024, Provinsi Maluku mulai mengalami penurunan harga-harga barang sejak bulan Juli 2024. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi bantalan fiskal ditengah melambatnya perekonomian regional.

Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan  Provinsi Maluku, Teddy Suhartadi Permadi kepada media ini, Jumat (22/11/24). Dia menjelaskan,  pada triwulan III 2024, perekonomian global menghadapi dinamika yang beragam. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan mencapai sekitar 3, 2 persen di tahun 2024.

“ Tren penurunan inflasi terjadi di banyak negara, didorong oleh penurunan harga komoditas energi dan kebijakan moneter yang melonggar, terutama di negara maju seperti Amerika Serikat yang merencanakan pemangkasan suku bunga ke depannya, “ kata Teddy.

Teddy mengaku, suku bunga yang lebih rendah ini diprediksi dapat membantu pertumbuhan ekonomi meskipun masih ada kekhawatiran terkait ketidakpastian geopolitik yang terus berlanjut. Namun, akui dia,  ketegangan geopolitik, seperti konflik di Timur Tengah, meningkatkan risiko fluktuasi harga komoditas, khususnya energi, yang dapat menekan stabilitas ekonomi global.

Disisi lain, Teddy mengaku, harga pangan juga menjadi perhatian, terutama karena fenomena El Nino yang dapat memengaruhi pasokan. Selain itu,  kondisi ekonomi China yang belum pulih sepenuhnya, khususnya dalam sektor properti, turut memberi tekanan pada pertumbuhan ekonomi negara-negara yang bergantung pada permintaan dari China.

Karena itu, dia mengingatkan, kondisi dan isu terkini yang terjadi di Provinsi Maluku dan perlu menjadi perhatian, mulai dari realisasi APBN hingga kondisi regional Provinsi Maluku. Harga komoditas cenderung mengalami penurunan sejak periode Triwulan III Tahun 2024.

Menurutnya, perkembangan harga di Provinsi Maluku  secara bulanan cenderung mengalami deflasi sampai bulan September dan sedikit mengalami inflasi pada bulan Oktober pada tingkat 0,65 persen m-to-m, meskipun secara tahunan  terdapat kenaikan harga yang masih dalam rentang target Bank Indonesia (BI) di angka 2,5 persen plus minus 1 persen, namun juga perlu mendapat perhatian bersama karena penurunan yang cukup konstan menjadi indikator turunnya daya beli masyarakat.

Pada Bulan Oktober 2024 ini,   tingkat inflasi gabungan 2 kota dan 1 kabupaten di Provinsi Maluku berada pada angka 2,19 persen y-on-y. Kota Ambon mengalami inflasi sebesar  2,21 persen y-on-y, Kota Tual mengalami inflasi sebesar 2,30 persen y-on-y, dan Kabupaten Maluku Tengah mengalami inflasi sebesar 2,01 persen y-on-y. Inflasi y-on-y Provinsi Maluku terjadi karena adanya kenaikan harga tertinggi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran.

“ Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi bantalan fiskal ditengah melambatnya perekonomian regional. Perekonomian Maluku berdasarkan besaran Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan III 2024 mencapai Rp15,96 Triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp9,45 Triliun, “ jelas dia.

Dia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Maluku Triwulan III 2024 sebesar 6,23 persen y-on-y. Struktur Perekonomian Provinsi Maluku masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib serta terbesar ketiga adalah dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  diharapkan dapat menjadi bantalan bagi pertumbuhan perekonomian regional sebagai sektor kedua terbesar di Maluku.

“ Sampai dengan 31 Oktober 2024, posisi realisasi belanja di Provinsi Maluku sebesar Rp17.218,16 Miliar atau 75,86 persen yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah,” katanya.

Pihaknya melanjutkan, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp6.994,47 Miliar yang meningkat sebesar 7,89 persen y-on-y. Peningkatan belanja ini sebagian besar berasal dari realisasi belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp2.918,04 atau 83,99 persen dari pagu dan belanja barang yang terealisasi sebesar Rp2.619,96 atau 60,72 persen dari pagu. Dari sisi transfer ke daerah, telah tersalur sebesar Rp10.223,69 Miliar atau 82,92 persen dari pagu dan mengalami peningkatan sebesar 4,04 persen y-on-y yang disebabkan karena peningkatan penyaluran Dana Alokasi Umum yang relatif besar dibanding tahun sebelumnya mencapai 6,87 persen.

Dari sisi Penerimaan APBN, realisasi hingga Bulan Oktober 2024 telah mencapai Rp1.938,99 Miliar atau naik sebesar 8,67 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Hingga akhir Oktober 2024, penerimaan pajak mencapai Rp1.400,26 Miliar atau tumbuh 8,48 persen y-on-y.

Penerimaan pajak berkontribusi secara dominan terhadap total pendapatan di Provinsi Maluku. Selanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp12,51 Miliar yang diperoleh dari kegiatan ekspor dan impor wilayah Maluku. Realisasi Impor sampai dengan Oktober 2024 sebesar USD419.492.486 yang didominasi importasi migas, sedangkan realisasi ekspor sebesar USD81.174.784 didominasi ekspor non migas berupa hasil laut dan rempah-rempah dari Pulau Banda serta minyak mentah. Penerimaan PNBP hingga akhir Oktober 2024 terus mengalami pertumbuhan, mencapai Rp538,73 Miliar atau tumbuh 9,18 persen y-on-y.

Capaian positif ini terutama didorong oleh realisasi pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp244,95 Miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp293,78 Miliar. Peningkatan kinerja APBN sampai dengan Oktober 2024 ini diharapkan menjadi faktor pendorong sekaligus sebagai katalis pertumbuhan ekonomi di Maluku sesuai dengan amanat dan tujuan Undang-Undang APBN yakni penguatan ekonomi dan pembangunan secara merata sampai pelosok negeri.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama mengenai perkembangan  perekonomian Maluku adalah terdapat deflasi harga-harga mulai dari bulan Juli 2024 dan diikuti dengan penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) perlu menjadi perhatian bersama. Selain itu, masih tingginya impor di Maluku terutama bahan konsumsi   yang belum menunjang produktivitas Maluku. Hal itu juga berkaitan dengan sisi ekspor yang mana    pentingnya direct ekspor dari Provinsi Maluku dapat menumbuhkan potensi pendapatan daerah. Selain itu kebijakan ekspor harus diarahkan untuk mendukung sektor UMKM yang mana menjadi penyokong perekonomian rakyat.

Dengan demikian, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku akan terus mendukung program percepatan pembangunan wilayah Maluku melalui skema optimalisasi penggunaan    dana APBN sesuai dengan target capaian pemerintah. Tentunya kunci keberhasilan pencapaian target tersebut berupa sinergi erat antara pemerintah pusat, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang bersama-sama memperkuat strategi utilisasi fungsi fiskal dan moneter dalam percepatan pertumbuhan ekonomi regional Maluku.

Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global yang eskalatif. Antara lain melalui program perlindungan sosial, stimulus fiskal bagi sektor strategis yang mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, dukungan akselerasi transformasi industri, serta penguatan ketahanan fiskal melalui pengelolaan fiskal yang prudent serta menjaga cash buffer di level yang memadai.

“ Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku akan terus mendukung program percepatan pembangunan wilayah Maluku melalui skema optimalisasi penggunaan    dana APBN sesuai dengan target capaian pemerintah, “ tandasnya. (IM)